Kita pasti ingat bahwa membangun bangsa ini tentu melalui sebuah proses panjang dan memiliki dialektika sosial, ekonomi serta politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang heroik. Di tahun 1908 yang kemudian dilanjutkan pada tahun 1928 melahirkan kesepakatan yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda dan merupakan embrio dalam membentuk nation state. Dan ketika tahun 1945 kita sama-sama merdeka melalui perjuangan yang tidak melihat berbagai latar belakang etnis, agama serta golongan. Founding Father kita membentuk negara ini dengan cita-cita yang luhur yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tercermin dalam perundingan-perundingan yang melelahkan, mencari nilai-nilai universal sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai itu terdapat dalam Pembukaan UUD 45 yakni Pancasila sebagai ideologi negara kita.

Dalam pemerintahan Soekarno, lepas dari kelebihan dan kekurangan kita telah memperoleh pelajaran berharga bagaimana nation and character building itu dengan sungguh-sungguh dibangun agar bangsa ini mempunyai harga diri (dignity) di mata bangsa-bangsa lain. Generasi pada zaman itu semua ingat dan pernah merasakan bagaimana bangsa-bangsa di dunia begitu segan terhadap Indonesia. Dan di tahun 1960-an dengan berani kita menyatakan diri keluar dari PBB. Indikasi ini memperlihatkan bahwa sebagai individu sangat bangga dengan apa yang telah kita perjuangkan bersama yakni nation state itu. Kita dikenal sebagai bangsa yang memiliki semangat persatuan dan kesatuan yang kuat, dengan daya perekat bangsa yaitu Pancasila.

Ketika muncul rezim berikutnya, dengan tekad membangun bangsa ini lewat basis pertanian menuju negara industri, ternyata gagal. Sektor pertanian kita mengalami kapitalisasi dengan label revolusi hijau dan sangat sentralistik. Dengan demikian petani di negeri ini selalu termarjinalisasi dan selalu dijadikan sebagai obyek pembangunan.

Perubahan yang kemudian terjadi dengan adanya peralihan rezim yang berkuasa, mencuat isu demokratisasi dan HAM yang membuat kita semua lega. Tetapi muncul masalah di pelbagai bidang pada era keterbukaan di bawah label reformasi. Otonomi daerah digulirkan, tapi pemahaman antar daerah tentang tugas dan kewenangannya masih dalam proses adaptasi. Pada tataran politik, pemilihan gubernur, bupati dan walikota memunculkan masalah di pelbagai daerah akibat virus money politic yang tidak bisa dihindari, di samping muncul isu KKN yang mengharubiru pada berbagai sektor kehidupan. Dan bukan tidak mungkin money politic itu muncul pula pada pemilu langsung presiden dan wakil presiden 5 Juli mendatang.

Adanya berbagai gerakan separatis di NAD, Papua dan belakangan muncul RMS sedang ditangani oleh TNI-Polri. Hal ini yang terlihat di kalangan generasi muda kita adalah semakin skeptisnya terhadap nilai nasionalisme akibat pemahaman yang keliru. Indikasinya adalah dibuatnya sekat-sekat dalam bentuk berbagai organisasi pemuda yang memunculkan perbedaan yang jauh dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana membangun rasa nasionalisme baru pada seluruh rakyat untuk memperkuat negara kesatuan ini?

Jawabnya adalah: Pertama, merekonstruksi kembali pemikiran tentang pemahaman berbangsa dan bernegara pada alur yang benar di kalangan generasi muda, sesuai ideologi negara Pancasila. Kedua, karena bangsa ini memiliki tingkat pluralitas yang tinggi (Berge, 1983) sehingga harus dicari format baru sebagai landasan untuk memunculkan sikap saling toleran dan solidaritas di antara berbagai elemen dalam masyarakat yang plural itu. Di sini basis multikulturalisme itulah yang bisa mengeliminir hal tersebut dengan wacana dialog yang intensif sehingga menjadi pola perilaku yang merupakan bagian budaya bersama. Ketiga, mereka yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif harus memainkan peran profesional dengan mengedepankan sikap keteladanan, jiwa humanis, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan selalu memihak pada rakyat terutama rakyat kecil, yang sekaligus merupakan representasi dari ketiga institusi itu.

Dengan tiga hal ini setidaknya dapat membangun kembali rasa nasionalisme baru yang bisa membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar bukan saja dalam hal kuantitas, tapi juga kualitas yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. [-z]

(Jefta Leibo, Sosiolog FISIP UNS dan peneliti pada Inpedham di Yogyakarta)